Serba Serbi Kartu Kredit Pemerintah, Bagaiman Sih Mekanisme Penggunaannya?

Pernah mendengar tentang kartu kredit yang dikeluarkan pemerintah? Mungkin jika Anda pegawai negeri sudah sedikit mengerti cara kerja kredit tersebut.

Kendati demikian, banyak pegawai pemerintahan yang belum mengerti benar tentang alur dan mekanismenya.

Oleh sebab itu dibutuhkan pengetahuan yang cukup sehingga Anda benar-benar tahu dan dapat menggunakan dengan bijaksana.

Jika menilik tentang pengertian kartu ini, apa fungsi dan kegunaan sebenarnya? Kartu kredit pemerintah adalah alat pembayaran berupa kartu ATM untuk melakukan pembayaran atas keperluan belanja modal dan operasional.

Mulai bisa digunakan pada tanggal 1 Juli 2019. Pemegang kartu ini, biasa disebut satuan kerja atau biasa disebut satker.

Baca juga : Cara daftar Mega credit card

kartu kredit pemerintah

5 Tujuan Utama Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Tentu kartu kredit ini mempunyai buat untuk memperoleh tujuan yang sifatnya universal demi kepentingan negara.

Kartu ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan demi rangka memodernisasi pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan oleh lembaga pusat dan kementerian.

Untuk itu berikut tujuan spesifik yang diharapkan dari pengadaan kartu kredit ini:

  1. Meminimalisir uang tua dalam transaksi keuangan
  2. Meningkatkan keamanan transaksi
  3. Mengurangi penggunaan uang persediaan
  4. Mempermudah transaksi agar lebih efisien
  5. Meminimalisir tindak kecurangan penggunaan uang belanja negara

Selain banyak manfaat yang dapat didapatkan oleh pemerintah bank-bank swasta juga kecipratan untung yang tidak sedikit.

Biasanya cash flow mereka pasti akan meningkat karena potensi belanja pemerintah yang besar.

Oleh karena itu, banyak bank yang berlomba-lomba menawarkan produk kartu kredit ini kepada pemerintah.

Berkat terbentuknya penggunaan kartu kredit pemerintah ini, DJPB memutuskan bekerja sama dengan HIMBARA atau himpunan bank milik negara. Bank-bank yang bekerja sama antara lain BRI, Mandiri, BNI dan BTN.

Satker yang bekerja sama di luar himbara tidak bisa membuat kartu kredit karena belum disetujui oleh direktur jenderal perbendaharaan.

Baca juga : Cara Cepat Mengajukan kartu kredit bank mandiri

Bagaimana Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah?

Di dalam mekanisme penggunaan kartu kredit ini satker harus mengerti betul tata cara pembayaran.

Ada beberapa langkah atau alur yang menjadi pedoman para satker. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 196/PMK. 05/2018 yang ditetapkan 31 Desember 2018. Lalu, bagaimana tahapannya. Yuk cari tahu lebih lengkap.

1. Apa Kegunaan UP?

Apa itu UP? UP adalah singkatan uang persediaan untuk pembiayaan belanja operasional lembaga yang menggunakan kartu kredit dari pemerintah ini.

Tagihan dari kredit kemudian dibayarkan atau dilunasi oleh bendahara pengeluaran menggunakan UP tersebut.

UP ini terdiri atas dua macam yaitu UP tunai dan UP KKP. Untuk proporsinya UP tunai sebesar 60% dan UP KKP hanya sebesar 40%.

Sehingga, memang harus diperhitungkan secara cermat agar kartu kredit tidak over limited. Karena jika menelisik lebih lanjut batasan kartu limit kartu kredit sebesar 50 juta untuk pengadaan dan 20 juta untuk perjalanan dinas.

2. Sasaran Penggunaan KKP

Seseorang yang dapat memegang kartu kredit ini biasanya dipilih oleh pejabat yang berwenang.

Karena hal seperti ini membutuhkan tanggung yang besar,Terdapat dua kelompok yang berwenang menggunakan kartu ini, yaitu, pegawai pengadaan belanja serta pegawai pembayaran operasional kedinasan.

3. Pembayaran Tidak Boleh Jatuh Tempo

Seperti kartu kredit pada umumnya, KKP juga tidak boleh dibayar ketika jatuh tempo. Jika pembayaran dilakukan jatuh tempo dipastikan akan terkena denda dan sanksi. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari pembayaran yang jatuh tempo sehingga biaya operasional tidak membengkak.

Di dalam tata cara pembayaran di sebutkan bahwa mekanismenya adalah yang pertama perjanjian kerja sama antara bank dengan satker. Kedua penerbitan kartu kredit oleh bank, lalu memulai transaksi untuk kemudian pengujian oleh PPK dan penerbitan.

Setelahnya baru diverifikasi oleh bendahara dan penerbitan SP2D oleh KPPN sehingga penerbitan rekening oleh bendahara untuk mendapatkan uang.

Nah, itulah serba-serbi kartu kredit pemerintah hingga mekanisme penggunaannya. Semoga cukup mencerahkan bagi anda yang awam dengan KKP ini.

Ingin melakukan gesek tunai kartu kredit ?, anda mungkin ingin mengetahui lokasi gesek tunai di Bekasi dan Tempat gesek tunai di jakarta